Sikapi Uighur, Cina Harus Belajar Dari Indonesia

Memahami masalah Uighur adalah bagaimana mengekspresikan nasionalisme berbasis etnisitas. Negara yang mempunyai banyak etnik yang berbeda seharusnya menjunjung tinggi keberagaman seperti halnya Indonesia. Ini yang tidak terjadi pada kasus Uighur di Cina.

Apa yang Beijing lakukan adalah langkah paksa "Cinaisasi" Uighur. Pusat Edukasi yang dibangun Cina dengan dalih menangkal "Radikalisme" dan "Terorisme" lebih kepada upaya cuci otak warga Uighur agar menjauh dari budayanya. Pendirian Pusat Edukasi (baca: Pusat Cinaisasi) dan pembelengguan kebebasan beragama menjadi masalah Uighur kian rumit

Tidak bisa disangkal bahwa riak merdeka dari Cina itu ada. Gerakan pro-kemerdekaan seperti Gerakan Turkistan Timur sudah berlangsung lama. Bagaimanapun etnik dengan indentitas berbeda dan diperlakukan berbeda, punya gairah untuk mengekpresikan kebangsaannya. Bahkan, warga Uighur pasti lebih merasa sebagai orang Turkistan Timur ketimbang orang Cina.

Orang Uighur dan leluhur mereka adalah orang-orang yang telah tinggal di Asia Tengah sejak milenium pertama sebelum Masehi. Mereka mendiami sebagian wilayah Tarim, Junghar, dan Turpan. Secara budaya, mereka lebih dekat dengan penduduk di kawasan Asia Tengah seperti Kyrgistan, Kazakhstan serta Mongolia dibandingkan Cina. Sedangkan Bahasa Uighur sendiri adalah cabang dari bahasa Turki.

Wilayah Turkistan Timur adalah daerah taklukan Dinasti Tiongkok masa lalu sekitar tahun 1749, hingga suatu waktu wilayah yang disebut orang Uighur sebagai "Tanah Muslim" diganti menjadi Xinjiang, yang artinya "Wilayah Baru" Tiongkok.

Orang Uighur sebenarnya sudah pernah mendeklarasikan diri sebagai entitas merdeka pada 1944. Namun terpaksa berada di bawah kontrol Tiongkok yang lebih berkuasa sejak 1949 ketika negara Komunis itu berdiri. Jadi warga Uighur sudah lama memandang Beijing sebagai kekuatan kolonial. Inilah mengapa yang membuat "integrasi" Uighur ke Cina sulit.

Mengapa Cina mampu berlaku baik ke etnik mayoritas muslim lainnya, seperti Hui? Hui tidak sekhas Uighur. Hui tidak sulit melebur dan berasimilasi dengan Cina karena punya kesamaan fisik dengan orang Cina, kemudian secara bahasa mereka sudah mempraktikan Bahasa Cina. Selain itu, etnis Hui sudah lama mempunyai kedudukan sosial bagus di Tiongkok. Sejumlah jenderal-jenderal muslim dinasti Tiongkok berasal dari Hui, termasuk Laksamana legendaris, Cheng Ho berasal dari Hui.

Sejarah berbeda, gap budaya dan riak merdeka ini yang tidak disikapi Beijing dengan "soft". Mereka cenderung mengambil jalan "hard". Pengetatan, pembelengguan kebebasan berkumpul, dan beragama serta tekanan psikis hingga fisik dilakukan untuk "Cinaisasi" Uighur. Cina selalu curiga, dan mengendus upaya separatisme dari Uighur. Sejumlah bekas tawanan di pusat edukasi Cina, menyebutkan Pusat Edukasi ini tak lebih upaya indoktrinasi Beijing, memaksa orang Uighur belajar bahasa Cina, budaya Cina hingga ideologi komunis Cina. Mereka yang menolak bakal dihukum oleh otoritas pusat edukasi.

Langkah keras Cina dan penyematan label "Radikal" dan "Teroris" bagi warga Uighur yang punya semangat kebangsaan Turkistan Timur ketimbang Cina, justru membuat situasi makin rumit. Cina seharusnya belajar dari Indonesia. Kita begitu sayang dengan orang Aceh yang kita pandang sebagai saudara seiman dan sebangsa sehingga tak rela bila wilayah berjuluk "Serambi Mekah" lepas dari Indonesia. Di sisi lain, kita pun harus akui, pemberlakukan "DOM"  (Daerah Operasi Militer) di masa orde baru, menyiksa rakyat Aceh lahir dan batin. Riak-riak kemerdekaan dari beberapa gerakan, sempat disikapi keras. Seolah warga Aceh semuanya ingin merdeka. 

Namun,  qadarullah, ada peristiwa yang membuat kita merenung dan menyudahi pertikaian.  Pemerintah pun melalukan tindakan yang lebih soft, kemudian memberikan otonomi penuh kepada Aceh soal perundang-undangan dan politik lokal, hingga Aceh secara "ikhlas" tetap dalam naungan Indonesia. Suatu hal yang harus dipelajari Cina!