Siapa Suruh Jadi Buruh??!

Demontrasi Buruh di Jabodetabek dan sejumlah daerah, 3 Oktober lalu, menunjukan pertentangan pengusaha dan kaum buruh tidak pernah ada habisnya. Masalah kesejahteraan masih menjadi faktor utama  pemicu perlawanan kaum buruh. Bukan hanya di Indonesia di negara-negara Asia lain dan di belahan Eropa, kaum buruh juga kerap turun ke jalan menuntut perbaikan nasib.

Sejarah mencatat, Revolusi Industri yang dimulai di Inggris dan merambat ke Eropa pada periode tahun 1750-1850 memunculkan revolusi sosial yang didukung kaum buruh. Upah buruh yang rendah, dan kesejanjangan sosial antara pengusaha dan kaum buruh mendorong kelas "proletar" beraksi menuntut hak-haknya. Pergerakan serikat buruh inilah yang kelak akan menjadi embrio lahirnya Partai Buruh.

Perjuangan kaum buruh seringkali diidentikan dengan perjuangan kaum sosialis yang terinspirasi ajaran Karl Marx. Partai Buruh di berbagai belahan dunia, termasuk di negara yg menganut demokrasi liberal, memang berhaluan "kiri".  Sebenarnya apa yang diperjuangkan kaum buruh merupakan sebuah kebutuhan mendasar. Siapapun perlu memikirkan  mulai urusan perut, dapur hingga pendidikan anak.

Tentu tak harus jadi “kiri" untuk memperjuangkan kesejahteraan. Karena keinginan hidup layak adalah sesuatu yang manusiawi. Bukan hanya para pekerja pabrik- golongan yang sering didentikan sebagai kaum buruh-, para karyawan kantoran yang masih jauh dari "sejahtera" juga harus berjuang memperbaiki nasib, karena sebenarnya mereka juga golongan pekerja kendatipun menyandang status berbeda.

Kenyataannya, para pengusaha tentu akan terus berfikir "untung" dalam bisnis. Sebagaimana prinsip ekonomi, para pengusaha ingin meraih keuntungan maksimal dengan pengorbanan kecil. Persepsinya inilah yang pada gilirannya melahirkan kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak pada buruh ataupun pekerja. Sedangkan di pihak buruh "kesejahteraan" menjadi kata kunci. Inilah yang mendasari kaum buruh menentang outsourching. Trend bisnis global ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan kaum buruh.

Sudah berulang kali demonstrasi atau mogok kerja, nasib buruh belum juga berubah.  Kaum buruh sudah lama menanti keberpihakan pemerintah yang mampu menyejahterakan buruh. Sementara pemerintah juga tidak bisa sembarangan mengakomodasi kepentingan kaum buruh, karena bersinggungan dengan kepentingan bisnis pengusaha. Masih adanya pelanggaran terhadap implementasi UU No.13/2003 yang dilakukan banyak perusahaan juga menunjukan ketidaktegasan pemerintah. Apalagi di era demokrasinya ini, sudah lazim para politisi menggandeng para pengusaha untuk memperoleh kekuasaan. Atau tidak sedikit pengusaha itu sendiri yang menjadi politisi, bahkan elit partai, atau malah menjadi decision maker di pemerintahan itu sendiri.

Lalu apa yang harus dilakukan para buruh? Jangan lelah bergerak, baik itu secara pribadi ataupun berdemontrasi turun ke jalan untuk menuntut kesejahteraan. Pilihlah pemimpin ataupun wakil rakyat yang mempunyai track record baik dan berpihak pada kaum marjinal. Dan yang paling utama, jangan mau jadi buruh atau bermental buruh selamanya. Bercita-citalah dan berusahalah menjadi jiwa-jiwa mandiri dengan berwirausaha. Bisa jadi lelah fisik dan fikiran dalam berwirausaha lebih bermakna daripada terus menjadi buruh ataupun karyawan. Yuk kita berjuang membebaskan belenggu kapitalisme!